Menuju Model Pembiayaan Baru Jalan Tol, Kepastian Investasi Perlu Diperkuat

ATI Tekankan Pentingnya Penyempurnaan Regulasi untuk Menjaga Keseimbangan antara Kualitas Pelayanan, Kepastian Investasi, dan Keberlanjutan Infrastruktur.

Jakarta (12/08), Upaya mengurangi ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memperbesar peran swasta membutuhkan dukungan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor kunci agar investasi di sektor jalan tol tetap menarik, sekaligus memberikan kepastian dalam perencanaan dan pengambilan investasi jangka panjang bagi investor.

Hal tersebut yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang diselenggarakan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8). FGD ini membahas berbagai isu strategis dalam pengusahaan jalan tol sekaligus membuka ruang dialog konstruktif, strategis dan solutif antara lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang optimal bagi masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum Ir. Dody Hanggodo menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” ujar Dody.

Pembahasan dalam FGD mencakup berbagai topik termasuk investasi jalan tol yang bankable dan sustainable, kepastian dalam pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, serta pengelolaan berbagai perubahan dan dinamika usaha yang menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan. Berbagai isu seperti integrasi jalan tol, pemanfaatan ruang milik jalan tol, TIP, hingga penerapan MLFF juga dibahas secara kolaboratif dengan mempertimbangkan kondisi jaringan, kebutuhan pelayanan, struktur pembiayaan, dan keberlanjutan investasi.

Mantan Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang sekarang menjabat sebagai Dean & CEO ADB Institute mengatakan bahwa pembangunan jalan tol memiliki manfaat ekonomi yang jauh lebih luas dari sekadar penyediaan infrastruktur transportasi.

“Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar dan ruang fiskal yang perlu dikelola secara optimal, keterlibatan swasta menjadi semakin penting. Karena itu, kita perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang, sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas,” ucap Bambang.

Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan Dr. M. Chatib Basri, Visiting Scholar di Harvard CID dan Visiting Professor in Practice di London School of Economics memberikan tanggapannya. Menurutnya di tengah kondisi APBN yang sangat ketat saat ini, partisipasi swasta dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur akan menjadi sangat penting.

“Sangat boleh jadi, APBN kita tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk menarik minat dan partisipasi swasta, yang dapat dilakukan adalah melakukan deregulasi, kemudahan perizinan dan yang sangat penting adalah memastikan bahwa pemerintah dan otoritas terkait senantiasa memenuhi komitmen yang telah disepakati dan mengikat dalam kontrak yang telah ditandatangani dengan pemegang konsesi. Terlebih lagi, untuk menarik investor asing yang punya kebebasan memilih untuk menempatkan modalnya di mana saja, tentunya kita harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain,” jelas Chatib Basri.

Di sisi lain, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Halley Yudhistira, Ph.D., juga turut memberikan pandangannya dalam FGD ini.

“Pengembangan jaringan jalan tol memberikan manfaat ekonomi yang besar, dan manfaat tersebut meningkat sebanding dengan skala jaringan yang terbangun. Namun laju realisasi pembangunan saat ini masih jauh dibawah kebutuhan untuk mencapai target tersebut. Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan” ujar Yudhistira.

Saat ini, panjang jaringan tol beroperasi melebihi 3.115 km dengan nilai akumulasi investasi yang menembus Rp668 triliun hingga diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun, oleh karenanya industri jalan tol memegang peran vital sebagai tulang punggung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pengembangan industri jalan tol perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat.

Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa industri jalan tol kini telah bertransformasi dari sekadar penyedia infrastruktur fisik menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang berperan dalam mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan harus berjalan selaras dengan keberlanjutan iklim investasi melalui penyelarasan arah kebijakan bersama.

“Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif. Pada akhirnya, dengan dukungan Pemerintah dan kolaborasi yang baik, kita ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri. Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kita tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan,” ujar Rivan.

Pelaksanaan FGD ini mempertegas peran ATI sebagai mitra strategis Pemerintah dalam membangun iklim investasi jalan tol yang sehat dan transparan. ATI berkomitmen menciptakan ekosistem jalan tol yang mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun industri sebagai bagian dari pembangunan nasional.