Hadiri Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, BP Tapera Dukung Pemenuhan Hunian Berdasarkan Data BPS

Dalam jumpa pers Heru Pudyo Nugroho menyampaikan BP Tapera tentunya mendukung keberadaan data yang dirilis tersebut dengan berkolaborasi bersama pengembang perumahan. Lebih lanjut Heru juga menyatakan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan beragam dukungan dalam mendorong program Tiga Juta Rumah “Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, tidak sampai 2 bulan terdapat realisasi mencapai 40 ribu unit rumah. Kebijakan ini dapat menjadi salah satu pengaruhnya

Jakarta, 13 Agustus 2026 – Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo
Nugroho hadiri forum Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang
diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).Kegiatan ini turut dihadiri
oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.Rilis yang berupa statistik
berbasis riset dan data yang disajikan BPS tersebut diharapkan dapat mendukung
pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang hunian.

Ketua BPS, Amalia Adininggar dalam laporannya menyampaikan
bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman  (PKP) serta Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) kerap menggunakan data BPS dalam menyusun kebijakan.Disebutkan
bahwa publikasi ini merupakan perdana, pertama kalinya diterbitkan dan belum
pernah ada sebelumnya.Data rilis tersebut memuat mengenai Data Backlog 1 yang
merupakan Kepemilikan, dan Data Backlog 2 yang merupakan Keluarga yang
Menempati Rumah Sendiri Namun Tidak Memenuhi Layak Huni.”Rilis kami
menyebutkan bahwa Backlog 1 menurun, dari 9,64 juta jiwa menjadi 9,29 juta
jiwa. Sama halnya dengan Backlog 2, menurun dari 18,77 juta jiwa menjadi 18,01
juta jiwa,” terang Amalia.

Lebih lanjut Amalia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025
hingga 2026 terjdi peningkatan akses rumah layak huni.Rilis ini juga
menerbitkan capaian daa bantuan pembiayaan perumahan (Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP), seperti laki-laki lebih banyak mengakses manfaat
daripada perempuan, pegawai swasta menjadi golongan pekerjaan dengan akses
terbanyak, hingga kelompok penghasilan 4juta sampai dengan 6juta merupakan
kelompok tertinggi yang memperoleh akses FLPP, dan kelompok penghasilan 8juta
sampai dengan 10juta mulai meningkat dalam mengajukan akses FLPP.Menteri PKP
dan Menteri Dalam Negeri dalam arahannya memberikan apresiasi atas penerbitan
rilis ini.

“Sebagai birokrat, kita harus berubah. Terus untuk jaga
kepercayan, karena integritas itu mahal,” ujar Maruarar Sirait.Senada
dengan Menteri PKP, dalam arahannya Menteri Dalam Negeri menyatakan dukungannya
dengan mendorong Kepala Daerah untuk proses perizinan dalam hal pembangunan
serta bedah rumah.Dalam jumpa pers Heru Pudyo Nugroho menyampaikan BP Tapera
tentunya mendukung keberadaan data yang dirilis tersebut dengan berkolaborasi
bersama pengembang perumahan.

Lebih lanjut Heru juga menyatakan bahwa
pemerintah selama ini telah memberikan beragam dukungan dalam mendorong program
Tiga Juta Rumah “Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, tidak
sampai 2 bulan terdapat realisasi mencapai 40 ribu unit rumah. Kebijakan ini
dapat menjadi salah satu pengaruhnya, dan tentunya pemerintah akan terus melakukan
evaluasi,” pungkas Heru.