BP Tapera Dampingi Kunjungan Kerja Menteri PKP Tinjau Keterhunian Rumah FLPP di Kabupaten Malang

Monitoring keterhunian merupakan bagian dari komitmen BP Tapera untuk memastikan rumah subsidi yang dibiayai melalui Program KPR Sejahtera FLPP benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat. Selain memantau tingkat keterhunian, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas bangunan, kondisi lingkungan, serta keberlangsungan pemanfaatan rumah subsidi.

Kabupaten Malang – BP Tapera mendampingi kunjungan kerja
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangka
monitoring dan evaluasi (monev) keterhunian rumah subsidi skema Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Lawang Park Residence 2,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu (1/7/2026). Kegiatan tersebut turut
dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Bupati Malang, M.
Sanusi, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, serta pihak pengembang.

Monitoring keterhunian merupakan bagian dari komitmen BP
Tapera untuk memastikan rumah subsidi yang dibiayai melalui Program KPR
Sejahtera FLPP benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
yang berhak menerima manfaat. Selain memantau tingkat keterhunian, kegiatan ini
juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas bangunan, kondisi lingkungan,
serta keberlangsungan pemanfaatan rumah subsidi.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait yang
didampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meninjau rumah milik Yeni
Puji Astuti (45), pelaku usaha penjualan pisang molen di Pasar Lawang sekaligus
penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP. Selain melihat kondisi rumah, Menteri PKP
juga berdialog langsung dengan Yeni mengenai manfaat Program FLPP.

Usai peninjauan, Maruarar Sirait mengapresiasi kualitas
rumah subsidi di Perumahan Lawang Park Residence 2.

 “Saya kasih
nilai 8,5 karena airnya bagus, rumahnya bagus, temboknya tidak retak, dan saya
cek langsung kepada warga juga tidak banjir. Kualitas rumah subsidi harus terus
dijaga agar masyarakat memperoleh hunian yang nyaman dan layak,” ujar
Maruarar Sirait.

Sementara itu, Yeni mengaku Program KPR Sejahtera FLPP telah
membantunya memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang terjangkau. Ia
mengetahui informasi mengenai rumah subsidi melalui media sosial, kemudian
mengajukan KPR setelah melakukan survei lokasi.

“Setelah survei, proses BI checking hingga akad tidak
sampai dua bulan. DP-nya Rp1,6 juta dengan angsuran sekitar Rp1 jutaan flat
selama 20 tahun. Alhamdulillah, angsurannya tidak terlalu memberatkan karena
keluarga kami berjualan molen di Pasar Lawang,” tutur Yeni.

Melalui skema FLPP, Yeni berhasil memiliki rumah seharga
Rp166 juta dengan uang muka sekitar Rp1,6 juta. Ia berharap program tersebut
dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah
yang memiliki kesempatan untuk mempunyai rumah layak.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho
mengatakan bahwa monitoring keterhunian merupakan bagian dari komitmen BP
Tapera dalam menjaga kualitas penyaluran FLPP sekaligus memastikan rumah
subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh penerima manfaat.

“BP Tapera tidak hanya berperan dalam menyalurkan
pembiayaan rumah melalui FLPP, tetapi juga memastikan manfaat program terus
dirasakan masyarakat. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala bersama
Kementerian PKP, pemerintah daerah, bank penyalur, dan pengembang, kami ingin
memastikan rumah subsidi tetap berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar
menjadi tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru
Pudyo Nugroho.

Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP
secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan
sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22
asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35
provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran
FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9
triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 9 bank penyalur, 13 asosiasi
pengembang, 1.104 pengembang, dan 1.178 perumahan. Adapun tiga daerah dengan
realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yaitu Kabupaten Jember
sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri
sebanyak 533 unit.

Heru menegaskan, BP Tapera akan terus memperkuat pengawasan
dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar Program FLPP tetap
tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga semakin banyak
masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah
pertama.