BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi Penyediaan Perumahan bagi Buruh

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja. Melalui sinergi tersebut, diharapkan Program FLPP dapat menjangkau lebih banyak buruh di berbagai daerah sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Jakarta, 14 Juli 2026 – Badan Pengelola Tabungan Perumahan
Rakyat (BP Tapera) melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) guna memperkuat sinergi dalam penyediaan perumahan sebagai bagian
dari fasilitas kesejahteraan bagi buruh. Pertemuan ini menjadi langkah
strategis untuk memetakan kebutuhan perumahan pekerja sekaligus memperluas
akses pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau melalui Program Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Audiensi tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan
Yassierli, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra, Direktur Jamsostek Decky
Haidar Ulum, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Deputi Komisioner
Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Hardi.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo
Nugroho memaparkan perkembangan penyaluran FLPP tahun 2026 serta profil
penerima manfaat dari kalangan pekerja. Paparan tersebut menjadi dasar
pembahasan mengenai potensi kolaborasi antara BP Tapera dan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi buruh, pegawai,
dan karyawan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data per 13 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP
secara nasional telah mencapai 101.021 unit dengan nilai pembiayaan sebesar
Rp12,6 triliun. Dari jumlah tersebut, segmen karyawan, pegawai, dan buruh
menjadi kontributor terbesar dengan 65.446 unit atau 64,79 persen dari total
penyaluran nasional. Nilai pembiayaan yang telah disalurkan kepada segmen
tersebut mencapai Rp8,1 triliun atau 64,28 persen dari total nilai FLPP.

Cakupan penyaluran FLPP kepada segmen pekerja juga
menunjukkan hasil yang luas. Program tersebut telah melibatkan 36 bank penyalur
di seluruh Indonesia, didukung oleh 9.391 pengembang, mencakup 8.364 perumahan,
serta tersebar di 35 provinsi dan 363 kabupaten/kota. Data tersebut menunjukkan
bahwa pekerja formal merupakan kelompok penerima manfaat terbesar dalam Program
FLPP sekaligus menjadi segmen yang memiliki kebutuhan perumahan sangat tinggi.

Dalam audiensi tersebut, BP Tapera dan Kementerian
Ketenagakerjaan turut membahas pentingnya pemetaan kebutuhan perumahan bagi
buruh sebagai dasar penyusunan strategi penyaluran yang lebih tepat sasaran.
Sinergi antarinstansi dinilai penting agar program pembiayaan perumahan dapat
menjangkau lebih banyak pekerja yang memenuhi persyaratan sebagai masyarakat
berpenghasilan rendah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa
kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis dalam
memperkuat akses pekerja terhadap pembiayaan perumahan. Dengan dukungan data
serta koordinasi yang lebih erat, BP Taperaberharap semakin banyak buruh dan
pekerja yang dapat memanfaatkan FLPP untuk memiliki rumah pertama.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut
baik inisiatif penguatan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BP
Tapera. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu aspek
penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, kolaborasi
antarlembaga perlu terus diperkuat agar semakin banyak buruh yang memperoleh
akses terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat
koordinasi antara BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun
langkah-langkah strategis dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi
pekerja. Melalui sinergi tersebut, diharapkan Program FLPP dapat menjangkau
lebih banyak buruh di berbagai daerah sekaligus mendukung upaya pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian yang layak,
terjangkau, dan berkelanjutan.