BRICS 2026: Memperkuat Suara Global South dari New Delhi

New Delhi — Negara-negara BRICS memperkuat komitmen untuk membangun kerja sama yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India.

Pertemuan yang berlangsung pada 12–13 September 2026 tersebut menghasilkan Deklarasi New Delhi, yang menjadi arah bersama negara-negara BRICS dalam memperkuat kerja sama politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta hubungan antar masyarakat. KTT tahun ini digelar di bawah kepemimpinan India dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”

Presiden Indonesia Prabowo Subianto turut hadir dalam KTT tersebut sebagai salah satu pemimpin negara anggota BRICS. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan bahwa kekuatan kolektif BRICS dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan global sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara-negara berkembang.

“BRICS mewakili setengah dari seluruh umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian global serta perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar di dunia dan para produsen energi utama. Hal ini memberikan kita kekuatan kolektif yang sangat besar,” ujar Prabowo.

BRICS dan Perubahan Tatanan Global

BRICS telah berkembang jauh dari kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Setelah Afrika Selatan bergabung, kelompok tersebut kemudian mengalami ekspansi dan kini mencakup negara-negara seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Perluasan tersebut membuat BRICS memiliki cakupan kepentingan yang semakin beragam. Forum ini tidak lagi hanya berbicara mengenai perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh isu teknologi, energi, pangan, perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, hingga reformasi tata kelola global.

Deklarasi New Delhi menegaskan kembali komitmen BRICS terhadap multilateralisme dan sistem internasional yang lebih representatif. Negara-negara anggota juga menyerukan partisipasi yang lebih bermakna bagi negara-negara berkembang dan emerging markets dalam proses pengambilan keputusan global.

Global South Harus Ikut Membentuk Aturan

Sebagai Ketua BRICS 2026, India mendorong agar BRICS menjadi salah satu wadah untuk memperkuat suara negara-negara berkembang.

Dalam sesi KTT mengenai tata kelola global dan penguatan multilateralisme, Perdana Menteri India Narendra Modi menyoroti ketimpangan antara besarnya dampak yang dirasakan Global South dan keterwakilannya dalam pengambilan keputusan dunia.

“Global South berada di barisan terdepan dalam menghadapi krisis global, tetapi berada di barisan belakang dalam pengambilan keputusan,” kata Modi.

Modi menyerukan agar negara-negara Global South tidak hanya menjadi rule-taker, tetapi berkembang menjadi rule-shaper dalam tata kelola global. BRICS, menurutnya, dapat menjadi platform untuk memperkuat kapasitas negara-negara berkembang.

Pandangan tersebut sejalan dengan Deklarasi New Delhi yang menekankan pentingnya memperluas partisipasi dan representasi negara-negara berkembang dalam institusi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ekonomi dan Ketahanan Menjadi Fondasi

Deklarasi New Delhi menekankan pentingnya rantai pasok yang lebih tangguh serta peningkatan kapasitas produksi negara berkembang agar dapat masuk ke segmen manufaktur dan produksi bernilai tambah lebih tinggi. Kerja sama tersebut juga mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri, fasilitasi perdagangan, dan investasi.

BRICS juga melanjutkan pembahasan mengenai sistem pembayaran lintas batas dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan serta investasi antaranggota, dengan tetap mempertimbangkan prioritas nasional masing-masing negara.

Prabowo menilai kekuatan kolektif BRICS dapat menjadi modal untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi serta menciptakan peluang pembangunan bagi negara-negara berkembang.

Dari Teknologi hingga Riset

BRICS juga memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sains, teknologi, dan inovasi.

Deklarasi New Delhi menempatkan kerjasama Science, Technology and Innovation (STI) sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Negara-negara anggota mendukung kerja kelompok-kelompok kerja STI serta pengembangan BRICS Science and Research Repository sebagai platform berbagi pengetahuan dan hasil penelitian.

Melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia menawarkan pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas riset unggulan kepada periset, perguruan tinggi, industri, dan peneliti dari negara-negara anggota BRICS. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat mobilitas peneliti dan mendorong lahirnya kolaborasi riset yang lebih konkret.

Pendidikan Menjadi Investasi Jangka Panjang

Selain ekonomi dan teknologi, pendidikan menjadi bagian penting dari upaya BRICS membangun sumber daya manusia.

Deklarasi New Delhi mendorong peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, program pertukaran dan beasiswa pada tingkat sarjana maupun pascasarjana, termasuk dalam bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

BRICS Network University menjadi salah satu mekanisme yang didukung untuk memperkuat kerjasama akademik dan penelitian antarnegara. Jaringan tersebut mendorong program bersama, mobilitas akademik, serta pertukaran pengetahuan lintas disiplin.

Menariknya, agenda pendidikan BRICS juga mencakup tahap paling awal dalam perkembangan manusia. Deklarasi mendorong pertukaran praktik terbaik dalam Early Childhood Care and Education (ECCE) serta Foundational Literacy and Numeracy (FLN). Penggunaan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam pendidikan juga didorong dengan prinsip aman, etis, dan berpusat pada manusia.

Indonesia Memperkuat Posisi di BRICS

Bagi Indonesia, KTT BRICS 2026 menjadi salah satu momentum penting setelah Indonesia bergabung sebagai anggota penuh.

Kehadiran Prabowo di New Delhi menunjukkan upaya Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam forum yang semakin berpengaruh terhadap pembahasan ekonomi dan tata kelola global. Pemerintah Indonesia menempatkan keanggotaan BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama multilateral dan membangun kemitraan strategis dengan negara-negara berkembang.

Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan keanggotaannya menghasilkan kerja sama konkret, mulai dari perdagangan dan investasi hingga pangan, energi, teknologi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dengan pasar yang luas dan sumber daya yang dimiliki negara-negara BRICS, Indonesia memiliki peluang untuk memperluas kerja sama ekonomi sekaligus membangun kapasitas nasional melalui pertukaran teknologi, pengetahuan, dan sumber daya manusia.

Deklarasi New Delhi dan Tantangan ke Depan

Deklarasi New Delhi menjadi salah satu hasil utama KTT BRICS 2026. Dokumen tersebut mencakup agenda yang luas, mulai dari reformasi tata kelola global dan kerja sama ekonomi hingga teknologi, pendidikan, perubahan iklim, kesehatan, dan hubungan antar masyarakat.

Dengan anggota yang memiliki sistem politik, struktur ekonomi, serta kepentingan nasional yang berbeda, konsensus menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas kerja sama.

Karena itu, keberhasilan BRICS tidak hanya akan diukur dari banyaknya deklarasi yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana kesepakatan tersebut dapat diterapkan melalui program, investasi, pertukaran pengetahuan, dan kerja sama lintas negara.

Dari Suara Menjadi Aksi

Dua dekade setelah pembentukannya, BRICS kini memasuki fase yang berbeda. Ekspansi keanggotaan telah memperluas cakupan kelompok tersebut, sementara agenda kerja sama semakin masuk ke berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

India, melalui kepemimpinannya pada 2026, mendorong BRICS untuk memperkuat ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan. Indonesia, sebagai anggota penuh, memiliki kesempatan untuk ikut membentuk agenda tersebut sekaligus memastikan kepentingan negara berkembang tetap mendapat tempat dalam pembahasan global.

Bagi negara-negara Global South, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa peningkatan suara juga diikuti dengan peningkatan pengaruh.

Prabowo melihat kekuatan tersebut sebagai sesuatu yang harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ketahanan kita harus memberikan manfaat bagi rakyat kita dan untuk memberikan manfaat bagi rakyat kita, kita harus mampu mengubah kerentanan kita menjadi peluang. Kelemahan kita menjadi kekuatan,” ujar Prabowo dalam KTT BRICS.

Menurut Prabowo, BRICS memiliki kesempatan untuk menyatukan sumber daya, kapasitas produktif, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki negara-negara anggotanya untuk menghasilkan perubahan yang nyata bagi dunia.

Pandangan tersebut bertemu dengan pesan yang disampaikan Modi dalam menutup sesi mengenai tata kelola global. Bagi India, masa depan BRICS bukan sekadar tentang seberapa besar suara yang dimiliki kelompok tersebut, tetapi bagaimana suara itu diterjemahkan menjadi pengaruh dan kemitraan yang lebih setara.

“Jika masa depan kita adalah milik bersama, maka hak untuk membentuk masa depan itu pun harus menjadi milik bersama. From voice to impact. From privilege to partnership.”

Pesan tersebut menjadi salah satu gagasan utama India dalam kepemimpinan BRICS 2026: mengubah suara menjadi dampak dan privilese menjadi kemitraan.