Dukung Program Mandiri Energi Nasional, Holding Perkebunan Nusantara Siapkan 10 Ribu Hektare Lahan Singkong di Lampung

Bandar Lampung – PTPN I Regional 7, bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), membuka peluang kerja sama bagi investor untuk pengembangan budidaya singkong di Provinsi Lampung. Sebanyak lebih dari 10 ribu hektare lahan tersedia di Unit Kerja Kebun Kedaton, Bergen, Way Berulu, Way Lima, Tulungbuyut, dan Bungamayang guna mendukung implementasi Program Mandiri Energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan berbasis etanol dari singkong.

Peluang investasi tersebut disampaikan Business Support Head PTPN I Regional 7, Iskandar Dewantara, dalam rapat percepatan hilirisasi industri singkong yang berlangsung di Bandar Lampung, Senin (25/5/2026). Iskandar menegaskan bahwa PTPN I Regional 7 sebagai unit operasional PTPN I di bawah Holding Perkebunan Nusantara siap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Kami siap melaksanakan kebijakan Bapak Presiden sebagaimana diamanatkan kepada Holding (PTPN Holding) dan HO (Head Office PTPN I) untuk mengeksekusi di lapangan. Kami punya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program ini seluas kurang lebih 10 ribu hektare di enam Kebun (unit kerja). Semuanya ada di Lampung,” kata Iskandar di hadapan puluhan calon investor yang hadir di Kantor Regional 7 Bandar Lampung.

Rapat yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung tersebut dihadiri Kepala Dinas DKPTPH Provinsi Lampung DR Elvira Umihani, S.P., M.T., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung sekaligus Ketua National Cassava Center (NCC) Kuswanta, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, pemaparan terkait kesiapan PTPN dalam program tersebut disampaikan Ketua Tim Percepatan Hilirisasi Komoditas Ubi Kayu Holding Perkebunan Nusantara, Erwin Sialagan.

Dalam sambutannya, Elvira Umihani menjelaskan bahwa Provinsi Lampung saat ini merupakan sentra utama produksi singkong nasional dengan kontribusi sekitar 62 persen terhadap produksi nasional. Menurutnya, terdapat 72 pabrik tapioka di Lampung yang sebagian besar bahan bakunya dipasok dari petani rakyat.

“Ada 72 pabrik tapioka di Lampung. Bahan bakunya dipasok dari singkong rakyat. Ada lebih 314 ribu keluarga yang mengandalkan ekonominya dari budi daya singkong di sini. Produksinya sekitar 15 juta ton per tahun. Sedangkan produktivitasnya saat ini rata-rata 7,5 ton per hektare,” kata dia.

Meski produksi singkong Lampung tergolong tinggi, Elvira menegaskan bahwa pengembangan industri etanol membutuhkan kepastian pasokan bahan baku dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan mandat kepada Holding Perkebunan Nusantara untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut.

“PTPN dinilai memiliki potensi dan sumber daya yang kuat untuk memegang mandat ini. Dan pada rapat kali ini, sengaja kita undang seluruh pihak, terutama calon investor untuk membahas strategi dan teknis dalam pelaksanaannya. Pada hari ini, pihak PTPN akan memaparkan segala sesuatunya untuk kemudian bapak ibu para pelaku usaha segera mengambil langkah positif,” ujarnya.

Sementara itu, Erwin Sialagan menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan implementasi bahan bakar campuran E-20 pada tahun 2028, yakni bensin dengan kandungan etanol sebesar 20 persen yang berasal dari bahan baku terbarukan, terutama singkong.

“Angka delapan juta kilo liter etanol itu diperkirakan dapat dihasilkan dari ubi kayu atau biasa disebut singkong dari lahan seluas 104 ribu hektare. Dan itu harus dicapai sampai 2029. Nah, untuk tahap awal ini, tahun 2026 harus terealisasi 10 ribu hektare. Selanjutnya akan dipercepat hingga mencapai angka tersebut. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk industri etanol tidak akan terputus,” kata dia.

Lebih lanjut, Erwin memaparkan potensi lahan yang dimiliki PTPN I Regional 7 yang dapat segera dimanfaatkan investor. Dalam skema kerja sama yang ditawarkan, Holding Perkebunan Nusantara menyediakan lahan, sementara aspek budidaya, pembiayaan, teknologi, hingga pemilihan varietas menjadi tanggung jawab mitra usaha.

“Model kerja samanya adalah KSU, kerja sama usaha. Kami hanya menyediakan lahan. Secara teknis budi daya dan pembiayaan, termasuk varietas yang akan ditanam, semua terserah investor. Dan regulasi terkait hasil panennya dimanfaatkan untuk program ketahanan energi, itu domain para pihak terkait. Yang pasti, kami sediakan lahan ini untuk program kemandirian energi nasional,” kata dia.

Usai pemaparan program, potensi lahan, serta model kerja sama yang ditawarkan, para investor menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi diskusi. Program pengembangan etanol berbasis singkong dinilai dapat memberikan kepastian pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kami menyambut baik program ini. Untuk diketahui, baru beberapa bulan ini harga singkong kami bagus, bahkan sampai Rp2.000 per kilo. Dengan program ini (ketahanan energi), mudah-mudahan harga nggak turun lagi sehingga petani singkong bisa ikut sejahtera,” kata Jamsari, salah satu pengurus kelompok tani yang hadir pada acara tersebut.

Melalui inisiatif ini, Holding Perkebunan Nusantara menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong hilirisasi komoditas pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekosistem industri etanol berbasis singkong yang berkelanjutan.