Kebijakan Act East 2026: Strategi India Menata Ulang Indo-Pasifik di Tengah Gejolak Global

Oleh Gurjit Singh*

Jakarta — Pertemuan tahunan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di New Delhi pada 1 Juli mendatang tidak seharusnya dipandang sebagai agenda bilateral semata. Pertemuan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari rangkaian kunjungan strategis Narendra Modi ke Indonesia, Australia, serta kunjungan bersejarah ke Selandia Baru, yang menjadi kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke negara itu dalam empat dekade terakhir.

Jika setiap kunjungan dipahami secara terpisah, kita akan kehilangan gambaran besarnya. Sesungguhnya, seluruh rangkaian diplomasi tersebut mencerminkan penyesuaian strategis India terhadap dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompleks, di tengah meningkatnya ketidakpastian global, perubahan kebijakan Amerika Serikat, serta semakin tegasnya peran China di kawasan.

Keempat agenda tersebut bukan sekadar jadwal diplomatik yang padat. Semuanya merupakan manifestasi terbaru dari evolusi kebijakan Act East, strategi luar negeri India yang kini memasuki babak baru setelah lebih dari satu dekade dijalankan.

Ketika kebijakan tersebut diluncurkan dua belas tahun lalu, tujuan utamanya adalah mempererat hubungan India dengan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Kini, dalam situasi geopolitik yang jauh lebih tidak menentu, Act East berkembang menjadi instrumen utama India untuk memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Perubahan lingkungan strategis berlangsung jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak pihak. Tatanan internasional yang selama ini ditopang oleh kepemimpinan Amerika Serikat, rantai pasok global yang stabil, serta efektivitas berbagai lembaga multilateral mengalami tekanan yang semakin besar. Pandemi Covid-19 mengganggu arus perdagangan dunia, sementara konflik di Ukraina dan Timur Tengah memperburuk ketahanan rantai pasok global. Situasi tersebut semakin diperumit oleh kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump pada masa jabatan keduanya yang kembali mengedepankan tarif, bahkan terhadap negara-negara mitra.

Pada saat yang sama, pendekatan Washington yang semakin membuka ruang bagi hubungan strategis baru dengan Beijing memunculkan pertanyaan besar bagi negara-negara Indo-Pasifik mengenai arah masa depan kawasan. India, Jepang, Australia, dan negara-negara ASEAN kini dihadapkan pada kebutuhan untuk memperkuat ketahanan strategis mereka tanpa terlalu bergantung pada dinamika hubungan dua kekuatan besar tersebut.

Dalam konteks inilah rangkaian kunjungan Perdana Menteri Modi memperoleh makna yang jauh lebih penting.

India tampaknya tidak lagi menunggu arah kebijakan Washington. Sebaliknya, New Delhi memilih mempercepat pembangunan arsitektur kerja sama regionalnya sendiri melalui kemitraan ekonomi, penguatan rantai pasok, serta hubungan strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa.

Jepang menjadi salah satu pilar utama strategi tersebut.

Kunjungan Perdana Menteri Jepang ke India akan diikuti delegasi sekitar 200 pelaku usaha dari hampir 100 perusahaan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa keamanan ekonomi kini menjadi fondasi utama hubungan kedua negara. Kerja sama diperkirakan akan semakin diperkuat di bidang semikonduktor, energi terbarukan, kendaraan listrik, elektronik pertahanan, mineral kritis, industri otomotif, serta pembangunan rantai pasok yang lebih tangguh.

Komitmen investasi Jepang juga terus meningkat. Setelah sebelumnya menargetkan investasi sebesar 5 triliun yen pada periode 2022–2027, Tokyo kini menaikkan target tersebut menjadi 10 triliun yen hingga 2035.

Kesinambungan pertemuan tahunan kedua pemimpin juga memperlihatkan semakin eratnya sinergi antara kebijakan Act East India dan visi Jepang mengenai Free and Open Indo-Pacific. Kemitraan bilateral tersebut diperkirakan akan memainkan peran yang semakin besar dalam memperkuat berbagai inisiatif kawasan seperti Quad, terutama ketika perhatian Amerika Serikat terhadap kawasan mengalami penurunan.

Salah satu langkah yang layak dipertimbangkan adalah menghidupkan kembali India–Japan–Australia Supply Chain Resilience Initiative. Inisiatif tersebut dapat menjadi fondasi bagi pembangunan rantai pasok alternatif yang tidak terlalu bergantung pada China sebagai pusat manufaktur global. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa konsentrasi rantai pasok pada satu negara menciptakan kerentanan yang semakin nyata.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Indonesia menempati posisi yang sangat penting.

Pertemuan antara Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo ke India pada Hari Republik India tahun 2025. Agenda pembahasan diperkirakan mencakup keamanan maritim, kerja sama pertahanan, peningkatan perdagangan bilateral, pembangunan rantai pasok, hubungan antar masyarakat, hingga kerja sama pendidikan.

Indonesia juga berpeluang merampungkan proses pengadaan sistem rudal BrahMos yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Dari sisi ekonomi, perdagangan bilateral yang saat ini mencapai sekitar US$25 miliar masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang menuju target US$50 miliar apabila akses pasar kedua negara semakin terbuka.

Prospek kerjasama pun semakin luas. Bidang kesehatan, pariwisata, latihan militer bersama, hingga pengembangan ekonomi maritim menawarkan peluang besar bagi kedua negara.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menguasai jalur strategis Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam kepentingan maritim India. Hal ini juga sejalan dengan pembangunan kawasan Great Nicobar yang akan memperkuat kehadiran strategis India di Samudra Hindia.

Karena itu, hubungan India dan Indonesia perlu terus diarahkan menuju kemitraan strategis yang lebih erat, tidak hanya untuk kepentingan kedua negara, tetapi juga demi menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Setelah Indonesia, Perdana Menteri Modi dijadwalkan mengunjungi Selandia Baru, kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke negara tersebut dalam 40 tahun terakhir. Momentum ini hadir setelah kedua negara berhasil menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang menghapus tarif bagi berbagai produk ekspor India sekaligus menurunkan hambatan perdagangan bagi sebagian besar produk Selandia Baru.

Kunjungan tersebut memperlihatkan upaya India untuk menutup berbagai kekosongan dalam diplomasi tingkat tinggi dengan negara-negara sahabat di kawasan.

Sementara itu, hubungan India dan Australia telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang matang. Narendra Modi dan Anthony Albanese secara rutin bertemu dalam berbagai forum internasional, didukung oleh kerja sama yang terus berkembang di bidang mobilitas tenaga kerja, energi terbarukan, pendidikan, dan keamanan kawasan.

India juga baru terpilih sebagai Wakil Ketua Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) Supply Chain Council, sebuah posisi yang semakin memperkuat perannya dalam membangun ketahanan rantai pasok regional, bahkan apabila komitmen Amerika Serikat terhadap IPEF mengalami penurunan.

Ke depan, India juga layak mempertimbangkan keikutsertaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Langkah tersebut akan memperluas implementasi kebijakan Act East sekaligus menunjukkan bahwa India tidak lagi hanya berfokus pada isu akses pasar, tetapi juga ingin menjadi mitra yang stabil dan dapat dipercaya dalam pembangunan kawasan.

Di sisi lain, pengembangan rantai pasok mineral kritis menjadi peluang besar bagi India, Jepang, Australia, dan Indonesia. Keempat negara memiliki modal yang saling melengkapi, mulai dari teknologi, investasi, sumber daya alam, hingga kapasitas hilirisasi industri. Kolaborasi tersebut dapat membentuk rantai pasok alternatif yang lebih tangguh dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.

Melalui seluruh rangkaian kunjungan ini, India juga menunjukkan peran barunya sebagai penghubung antara negara-negara berkembang di Global South dengan negara-negara maju yang selama ini menjadi pilar tatanan internasional.

Ketika China semakin menunjukkan sikap yang tegas dan Amerika Serikat semakin sulit diprediksi, India berupaya menawarkan alternatif berupa kemitraan yang dibangun di atas stabilitas, skala ekonomi, dan otonomi strategis.

Dengan demikian, pada tahun 2026, kebijakan Act East tidak lagi sekadar bermakna “melihat ke Timur”. Kebijakan tersebut telah berkembang menjadi strategi India untuk berkontribusi dalam memperbaiki tatanan global yang tengah mengalami tekanan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Beberapa minggu ke depan akan menjadi ujian penting mengenai bagaimana India menjalankan strategi tersebut. Keberhasilan Act East tidak lagi ditentukan oleh seberapa aktif Amerika Serikat di kawasan, melainkan oleh kemampuan India bersama para mitranya membangun kerja sama yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mandiri demi masa depan Indo-Pasifik.

*Mantan Duta Besar India untuk Indonesia dan Jerman