Komisioner BP Tapera Hadiri Kunjungan Komisi V DPR RI ke Rusun TOD Samesta Mahata Serpong

Kunjungan Komisi V DPR RI ini sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap pengembangan hunian TOD agar ke depan tidak hanya berorientasi pada jumlah unit yang tersedia, tetapi juga memperhatikan kualitas fasilitas, aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan penghuni, serta keterhubungan dengan sistem transportasi publik

TANGERANG SELATAN, 28 Agustus 2026 — Komisioner Badan
Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan Apartemen/Rusun Transit
Oriented Development (TOD) Samesta Mahata di kawasan Stasiun Rawa Buntu,
Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/8/2026).

Kehadiran BP Tapera menjadi bagian dari agenda bersama dalam
melihat secara langsung perkembangan penyediaan hunian berbasis TOD serta upaya
menghadirkan hunian yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat di kawasan
perkotaan. Agenda tersebut turut melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, serta Perumnas.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Roberth
Rouw, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut diarahkan untuk memastikan
penyelenggaraan pembangunan perumahan dapat memenuhi prinsip hunian berimbang,
termasuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Menurut
Roberth, pengembangan Rusun TOD Samesta Mahata Serpong memiliki peran penting
karena mengintegrasikan kawasan hunian dengan transportasi massal. Integrasi
tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan mobilitas sekaligus membantu
menekan pengeluaran transportasi masyarakat.

Komisi V DPR RI juga memberikan sejumlah saran, masukan, dan
kritik terkait fasilitas di kawasan hunian. Ke depan, aspek kenyamanan dan
keselamatan penghuni dinilai perlu semakin menjadi perhatian dalam pengembangan
maupun penyempurnaan fasilitas TOD.”Pengembangan hunian berbasis TOD harus
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi kemudahan akses
transportasi maupun kualitas hunian,” menjadi salah satu perhatian dalam
pembahasan kunjungan kerja tersebut.

Dari Kementerian PKP, Staf Ahli Bidang Pembiayaan,
Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat, Budi Permana, menjelaskan bahwa
pembangunan hunian berbasis TOD menjadi salah satu perhatian pemerintah. Konsep
tersebut dinilai tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga berpotensi
menurunkan biaya hidup dan waktu perjalanan masyarakat.Budi juga memaparkan
sejumlah dukungan pemerintah dalam penyediaan hunian TOD, termasuk kebijakan
terkait pembebasan BPHTB bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, pembebasan
retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian yang ditujukan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, serta percepatan proses PBG.

Sementara itu, Perumnas melalui Imelda Pohan memaparkan
peran perusahaan dalam mengembangkan hunian vertikal dan kawasan berbasis TOD.
Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan menjadi salah satu faktor yang
mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai alternatif penyediaan rumah bagi
masyarakat.

Pengembangan TOD juga diarahkan untuk menghadirkan
konektivitas antara hunian dan transportasi publik. Fasilitas seperti akses
langsung menuju stasiun, sky bridge, area komersial, serta fasilitas pendukung
lainnya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penghuni dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari.

Dalam agenda tersebut, BP Tapera hadir sebagai bagian dari
pemangku kepentingan sektor perumahan. Kehadiran BP Tapera memperkuat
keterlibatan lembaga dalam ekosistem penyediaan dan pembiayaan perumahan,
khususnya dalam mendukung akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan
terjangkau.

Kunjungan Komisi V DPR RI ini sekaligus menjadi ruang
evaluasi terhadap pengembangan hunian TOD agar ke depan tidak hanya
berorientasi pada jumlah unit yang tersedia, tetapi juga memperhatikan kualitas
fasilitas, aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan penghuni, serta keterhubungan
dengan sistem transportasi publik.Agenda kunjungan kerja tersebut berlangsung
di Samesta Serpong dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perumahan
Perkotaan Kementerian PKP bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan