Strategi BP Tapera Mengejar 3 Bulan Terakhir di Tahun 2026

Dalam pemaparannya, Heru menyampaikan bahwa untuk mengejar 3 bulan tersisa di tahun 2026 saat ini memang perlu difokuskan melalui dukungan berbagai pihak. Disampaikannya realisasi penyaluran FLPP saat ini mencapai 160.070 unit atau sebesar 45,73%, yang terdiri dari 160.053 unit rumah tapak dan 17 unit rumah susun.

Jakarta, 28 September 2026 – BP Tapera menggelar evaluasi kinerja KPR
Subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Tahun Anggaran 2026. Diselenggarakan di kantor
BP Tapera, kegiatan evaluasi ini dilakukan bersama Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman (PKP) serta turut mengundang mitra kerja strategis BP
Tapera, seperti perwakilan Bank Penyalur Himbara, para Ketua Umum Asosiasi
Pengembang Perumahan, hingga PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Evaluasi kinerja penyaluran FLPP ini disampaikan langsung oleh
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dengan formasi lengkap bersama para
Deputi Komisioner BP Tapera lainnya, yaitu: Deputi Komisioner Bidang
Pemanfaatan Dana Tapera, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera,
Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, dan Deputi Komisioner Bidang
Hukum dan Administrasi. Sedangkan dari pihak Kementerian PKP dihadiri
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Chroioel, serta Direktur Jenderal Perumahan
Perkotaan, Sri Haryati.

Dalam pemaparannya, Heru menyampaikan bahwa untuk mengejar
3 bulan tersisa di tahun 2026
saat ini memang perlu difokuskan melalui dukungan berbagai pihak.
Disampaikannya realisasi penyaluran FLPP saat ini mencapai
160.070 unit atau sebesar 45,73%,
yang terdiri dari 160.053
unit rumah tapak dan 17 unit rumah susun.

“Berdasarkan data kami, terdapat potensi data demand atau peminatan
sebanyak 48.679 unit. Jika hal tersebut tercapai, maka total capaian dapat
mencapai 208.749 unit,” terang Heru.

Melihat tantangan realisasi ini, BP Tapera nyatakan telah memetakan supply (ketersediaan hunian) dan demand (peminatan)
bersama mitra kerja, dimana masih terdapat surplus untuk ketersediaan
huniannya. Data tersebut berasal dari sistem yang dimiliki BP Tapera yang
bersumber dari para pelaku bisnis
yang merupakankombinasi antara
kavling, booking, dan ready stock.

Selain strategi tersebut, dalam rangka mengejar target, saat
ini BP Tapera melihat calon debitur
fix
income seperti ASN, pekerja swasta, dan buruh dengan
pendapatan tetap memiliki potensi yang lebih besar untuk lolos uji verifikasi
di perbankan.

Menanggapi kondisi tersebut, Sri Haryati mengusulkan motode diterapkan
tersebut agar diterapkan dengan lebih targeted dan
segmented
yang terintegrasi dengan kantor wilayah bank penyalur,
Pemerintah Provinsi, dan pengembang perumahan lokal.

“Tentunya dengan memperhatikan komitmen peminatan, BP Tapera dapat
lebih bekerjasama dengan pihak HRD (Human
Resource / Sumber Daya Manusia) perusahaan untuk profiling dan
mengundang peserta yang potensial dalam sosialisasi,” Imbuh Sri.

Melalui pemetaan wilayah berpotensi di sisi peminatan, komitmen
pendanaan pada bank penyalur, hingga kolaborasi yang massif dalam kurun waktu
tiga bulan ini, Heru menyampaikan BP Tapera bersama mitra kerjanya akan
berupaya semaksimal mungkin.

“Kita juga melihat
dari sisi supply, ready stock yang dilaporkan oleh pengembang juga perlu juga untuk dikejar. Termasuk dengan Rumah Susun yang diimbangi dengan permintaan,” imbuhnya. Heru melihat
untuk mengoptimalkan akhir tahun 2026, perlu meningkatkan kolaborasi data yang
lebih intensif antara data pengembang, bank penyalur, serta data yang diolah
oleh BP Tapera, sehingga mengurangi gap dan meningkatkan realisasi.

Berbicara mengenai perbandingan capaian FLPP dengan tahun lalu, Heru
juga sampaikan jika melihat secara on year per bulan, maka capaian tahun
ini menunjukkan pertumbuhan “Realisasi tahun 2025 pada dasarnya juga didorong keterbatasan kuota pada tahun
2024. Realisasi tersebut memperoleh carry over dari tahun
sebelumnya,” pungkas Heru.

Selanjutnya BP Tapera
bersama Kementerian PKP dan para mitra kerja
akan membentuk gugus tugas guna memantau optimalisasi
hingga akhir bulan ini yang terus dievaluasi tiap minggunya. “Sepanjang itu
baik untuk percepatan, maka perlu dilakukan. Harus terus optimis terhadap sisa
waktu ini,” imbuh Sri Haryati.

Rencana Rumah Alih Kepemilikan (Rumah recycle)

Salah satu terobosan
yang sedang dirumuskan oleh pemerintah saat ini adalah aturan mengenai Rumah Alih Kepemilikan / rumah recycle. Sri Haryati menyampaikan bahwa saat ini Kementerian
PKP sudah memiliki langkah-langkah mengenai aturan Rumah Alih Kepemilikan.
Namun Sri menegaskan bahwa aturan yang sedang disusun ini perlu dirumuskan
secara seksama, dan diharapkan para mitra kerja dapat siap nantinya,
sehingga dapat lancar
dilaksanakan saat aturan diterapkan

Aturan mengenai Rumah Alih Kepemilikan ini nantinya dapat
diterapkan oleh BP Tapera dengan menjaga akuntabilitas melalui
trilogi stok yang telah diterapkan oleh BP Tapera saat ini. Lebih Heru menjelaskan bahwa semangat aturan
ini disusun salah satunya adalah upaya dalam rangka
melakukan perlindungan konsumen
“Mengenai rumah yang tidak layak dan perlu dibenahi maka perlu dilihat terlebih dahulu
portofolionya, saat ini aturannya sedang diproses,” terang Heru, dimana BP
Tapera turut berkontribusi dalam perumusannya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian PKP telah mengeluarkan
kebijakan masa tenor cicilan FLPP mencapai 40 tahun. Kebijakan ini dinilai
memberikan dorongan positif terhadap kepemilikan hunian bagi Masyarakat
berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut dibuktikan melalui realisasi rumah susun yang
disajikan oleh BP Tapera dalam evaluasi
kinerja penyaluran FLPP pada hari ini, yang merupakan
realisasi pasca kebijakan
ini keluar. Sri Haryati menekankan bahwa tenor hingga 40 tahun ini
merupakan pilihan “Ini (tenor 40 tahun) adalah opsi bagi masyarakat, sehingga
memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menjangkau kepemilikan
rumah pertamanya,” terang Sri Haryati