Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa–Bali: Mendorong Pemerintah Daerah Terus Berinovasi dan Memperluas Praktik Baik

Bali, 29 Agustus 2026 — Kementerian Dalam Negeri
melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) bekerja sama dengan Tempo
Media Group sukses menyelenggarakan penganugerahan Apresiasi Pemerintah
Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa dan Bali. Acara puncak
penganugerahan tersebut berlangsung pada Jumat malam, 28 Agustus 2026, di Nusa
Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, guna memberikan
penghargaan kepada pemerintah daerah atas capaian kinerja tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan ini dikawal langsung
oleh jajaran BSKDN Kemendagri, dengan pengawasan dan supervisi dari Kepala
Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN,
Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., serta didukung penuh oleh tim
BSKDN dan protokol Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan
bahwa ajang ini dirancang sebagai bentuk apresiasi nyata sekaligus pendorong
motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja.
Penyelenggaraan acara ini membuktikan banyaknya kepala daerah yang memiliki
kecerdasan, inovasi, dan komitmen tinggi dalam merealisasikan program-program
prioritas nasional di daerahnya.

Empat Kategori Utama dan Bentuk Apresiasi

Penghargaan pada Batch II Regional Jawa-Bali ini difokuskan
pada empat sektor pelayanan publik mendasar:

– Kategori
Implementasi Program 3 Juta Rumah: Berkolaborasi dengan Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman, kategori ini menilai komitmen pemda
dalam penyediaan hunian layak, percepatan pembangunan perumahan, tata
kelola permukiman berkelanjutan, serta inovasi daerah. Para pemenang
memperoleh insentif berupa tambahan kuota Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) atau bedah rumah senilai Rp20 juta per unit, dengan alokasi
300 unit untuk Terbaik I, 250 unit untuk Terbaik II, dan 200 unit untuk
Terbaik III.

– Kategori
Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan: Penilaian mengukur pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembenahan fasilitas puskesmas dan rumah
sakit, serta dukungan terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis. Upaya
ini ditujukan agar penyakit masyarakat dapat diidentifikasi sejak dini
sehingga strategi penanganan dapat dilakukan secara tepat.

– Kategori
Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan: Kategori ini menilai kehadiran
negara dalam penyediaan akses pendidikan berkualitas sebagai kebutuhan
dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

– Kategori
Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri: Kategori ini menilai strategi
pemda dalam mengatasi masalah sampah secara terpadu, mulai dari
pengurangan sampah di hulu/rumah tangga hingga pengolahan di hilir
(termasuk pemanfaatan insinerator menjadi energi listrik) guna menciptakan
nilai ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan.

Para pemenang pada Kategori Layanan Kesehatan, Layanan
Pendidikan, serta Pengelolaan Sampah berhak menerima insentif fiskal sebesar
Rp2 miliar untuk Terbaik I, Rp1,5 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk
Terbaik III. Penyesuaian nilai insentif fiskal pada batch ini disesuaikan
dengan skema efisiensi dari Kementerian Keuangan.

Selain mendorong pencapaian prestasi, Mendagri Tito
Karnavian menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun
kepedulian sosial dan solidaritas antardaerah. Dalam menghadapi situasi bencana
alam yang berpotensi terjadi kapan saja di berbagai kawasan Indonesia,
pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengejar skor penilaian kinerja,
melainkan juga mengedepankan semangat gotong royong untuk membantu daerah
tetangga yang terdampak musibah.

Mendagri mengapresiasi kebersamaan daerah yang saling
bahu-membahu menyalurkan dukungan anggaran dan logistik saat bencana terjadi,
seperti pada penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melibatkan
kepedulian daerah lain seperti Bali, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta,
hingga Kalimantan Timur. Bantuan silang ini sangat vital mengingat belum
seluruh pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai saat
menghadapi lonjakan kebutuhan penanganan darurat.

Di tengah berbagai tantangan daerah seperti pemulihan
pascabencana, kebakaran hutan dan lahan, musibah kebakaran kawasan adat, hingga
krisis air bersih, pemerintah daerah dituntut hadir dan sigap mengambil
keputusan. Praktik baik dan keberhasilan tata kelola yang dicapai oleh
pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Bali melalui penganugerahan ini
diharapkan dapat dikenal lebih luas serta menjadi rujukan inspiratif bagi
daerah-daerah lain di tanah air.

Daftar Penerima Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II
Regional Jawa–Bali:

Implementasi
Program 3 Juta Rumah:

Provinsi:

1. Jawa Barat,
2. Banten

Kota:

1. Bogor,
2. Surabaya,
3. Cilegon

Kabupaten:

1. Banyuwangi,
2. Kuningan,
3. Madiun

Akses
dan Kualitas Layanan Kesehatan:

Provinsi:

1. Bali,
2. DKI Jakarta

Kota:

1. Mojokerto,
2. Tegal,
3. Surabaya

Kabupaten:

1. Rembang,
2. Bantul,
3. Klungkung

Akses
Penduduk ke Layanan Pendidikan:

Provinsi:

1. D.I. Yogyakarta,
2. Bali

Kota:

1. Salatiga,
2. Blitar,
3. Madiun

Kabupaten:

1. Ponorogo,
2. Kulon Progo,
3. Magetan

Pengelolaan
Sampah dan Lingkungan Asri:

Provinsi:

1. Jawa Timur,
2. Jawa Tengah

Kota:

1. Malang,
2. Blitar,
3. Surabaya

Kabupaten:

1. Wonosobo,
2. Sidoarjo,
3. Ciamis