Wali Kota Surakarta dan Wali Kota Padang Sampaikan Usulan Perumahan kepada Menteri PKP, BP Tapera Sampaikan Perkembangan FLPP

Melalui pertemuan ini, kedua pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan pembangunan yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat. BP Tapera turut menyampaikan data penyaluran FLPP sebagai gambaran perkembangan akses masyarakat terhadap rumah subsidi di tingkat nasional dan daerah.

JAKARTA, 4 November 2026 – Kebutuhan pembangunan perumahan di daerah membawa Wali Kota Surakarta Respati Achmad Arianto dan Wali Kota Padang Fadly Amran bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Kedua kepala daerah menyampaikan usulan pembangunan dan meminta dukungan pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan perumahan serta penataan kawasan di wilayah masing-masing. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut hadir dan menyampaikan perkembangan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Heru menyampaikan, realisasi FLPP nasional per 4 November 2026 pukul 15.00 WIB mencapai 199.429 unit rumah dengan nilai penyaluran Rp24,85 triliun. Di kawasan Solo Raya, data enam kabupaten mencatat penyaluran 4.113 unit dengan nilai Rp489,49 miliar. Enam wilayah tersebut ialah Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Angka ini belum mencakup Kota Surakarta. Sementara itu, realisasi FLPP Kota Padang mencapai 582 unit dengan nilai penyaluran Rp68,86 miliar. Penyaluran tersebut didukung delapan bank penyalur, empat asosiasi pengembang, 46 pengembang, dan 58 kawasan perumahan. “Capaian ini menunjukkan penyaluran FLPP telah menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk kawasan Solo Raya dan Kota Padang,” ujar Heru.

Respati membawa usulan penataan kawasan sungai dan peningkatan kualitas ruang publik dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp52,1 miliar. Ia berharap pemerintah pusat dapat berkolaborasi melalui APBN agar penataan kawasan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kami memohon kolaborasi melalui APBN untuk penataan kawasan sungai dan peningkatan kualitas kawasan publik,” ujar Respati.

Selain itu, Pemkot Surakarta mengusulkan pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD), terutama di sekitar Stasiun Jebres. Integrasi kawasan permukiman dan transportasi publik diharapkan dapat memperkuat konektivitas. Respati juga mengusulkan layanan shuttle gratis pada pagi dan sore hari dari kawasan permukiman menuju stasiun, serta menyampaikan rencana kelanjutan pembangunan gedung B.

Menteri PKP mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan terobosan dan memastikan program menghasilkan manfaat nyata. “Biasanya sukses saja tanpa hasil. Ini kan tidak mungkin,” ujar Menteri, seraya mengingatkan agar pendekatan pembangunan tidak berhenti pada keberhasilan administratif. Menteri juga mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pola kerja lama, tetapi membuka ruang kolaborasi dan inovasi sesuai karakteristik wilayah.

Untuk mendukung ekosistem usaha perumahan, Menteri juga mendorong pemanfaatan Kredit Program Perumahan (KPP) bagi kontraktor, pengembang, distributor, dan toko bahan bangunan. Skema yang disampaikan mencakup subsidi bunga sekitar 5 persen, sehingga beban bunga yang semula sekitar 11 persen menjadi sekitar 6 persen, dengan plafon pembiayaan hingga Rp20 miliar. Penyaluran KPP secara keseluruhan disebut telah mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Khusus Kota Surakarta, penyaluran tercatat sekitar Rp187 miliar dengan 1.016 penerima; sebanyak 915 di antaranya memanfaatkan pembiayaan untuk renovasi rumah.

Menteri turut menyampaikan rencana dukungan anggaran Rp1 triliun untuk program gentengisasi di Solo Raya, dengan cakupan satu kota dan lima kabupaten serta rencana penyaluran satu juta genteng. Balai Kota Surakarta disebut sebagai lokasi kegiatan yang direncanakan.

Sementara itu, Fadly meminta dukungan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), terutama penyediaan PSU di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Dari rencana 340 unit rumah, 138 unit merupakan tahap pertama dan 202 unit direncanakan pada tahap kedua tahun 2027. Pembangunan tahap pertama melibatkan Yayasan Buddha Tzu Chi, sedangkan Pemkot Padang telah mengupayakan PSU dengan nilai lebih dari Rp20 miliar. Sekitar 50–60 rumah disebut telah selesai dibangun. “Kami memohon bantuan PSU untuk rumah-rumah yang belum terjangkau pembangunan infrastruktur, agar seluruh kawasan dapat dilengkapi fasilitas dasar,” ujar Fadly.

Fadly juga menyampaikan pembangunan 183 unit hunian di kawasan Sungkai yang didukung Kementerian PKP. Selain itu, ia meminta fasilitasi penyelesaian persoalan lahan yang ditempati masyarakat di kawasan aset PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), meliputi Teluk Bayur sekitar 5,9 hektare, Gaung 14,4 hektare, dan Pelabuhan Muara 3,7 hektare. Pemerintah Kota Padang berharap koordinasi lintas pihak dapat membantu mencari kepastian pemanfaatan lahan dan legalitas masyarakat, sekaligus mempertimbangkan potensi pengembangan kawasan industri dan Kota Tua Padang.

Melalui pertemuan ini, kedua pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan pembangunan yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat. BP Tapera turut menyampaikan data penyaluran FLPP sebagai gambaran perkembangan akses masyarakat terhadap rumah subsidi di tingkat nasional dan daerah.

BP Tapera mengajak masyarakat yang belum memiliki rumah untuk memanfaatkan program FLPP sebagai akses pembiayaan rumah pertama yang layak dan terjangkau. Informasi program dapat diperoleh melalui tautan https://bit.ly/HunianPertamaTapera